Kendala dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan di Desa

Pengelolaan administrasi pertanahan di desa seringkali menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efisiensi dan akurasi data pertanahan. Beberapa masalah yang sering ditemui oleh perangkat desa antara lain:

1. Transaksi Pertanahan Tidak Tercatat
   Banyak transaksi pertanahan yang tidak tercatat atau tidak diadministrasikan dengan semestinya. Akibatnya, ketika diperlukan, riwayat transaksi pertanahan sulit ditemukan, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
2. Buku C Desa Rusak dan Sulit Dibaca
   Buku C Desa yang merupakan catatan penting dalam pengelolaan data pertanahan seringkali berada dalam kondisi rusak. Selain itu, banyak perangkat desa yang tidak memahami cara membaca dan mengolah data yang terdapat dalam buku C tersebut, sehingga informasi yang tersedia menjadi tidak akurat.
3. Tidak Mengarsipkan Bukti Alas Hak
   Bukti alas hak dari transaksi pertanahan yang dilaporkan oleh masyarakat seringkali tidak disimpan dengan baik atau bahkan hilang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memverifikasi kepemilikan tanah atau memproses transaksi lebih lanjut.
4. Buku Tanah Desa Tidak Diperbarui
   Buku Tanah yang digunakan untuk mencatat data pertanahan di desa tidak diperbarui secara berkala. Hal ini mengakibatkan data yang tercatat menjadi usang dan tidak mencerminkan kondisi terkini.
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
   Masyarakat seringkali kurang menyadari pentingnya pengamanan bukti alas hak, seperti surat pernyataan jual beli, hibah, atau waris. Akibatnya, banyak transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi yang jelas, yang menambah kerumitan dalam pembuktian kepemilikan tanah.
6. Peta Bidang Tanah Tidak Diperbarui
   Peta bidang tanah yang digunakan oleh desa seringkali tidak diperbarui, sehingga masih menunjukkan data lama yang tidak akurat. Hal ini dapat menimbulkan kebingunguan dalam penataan ruang dan penggunaan tanah.
7. Keterbatasan Akses Informasi
   Akses informasi mengenai status dan riwayat pertanahan di desa terbatas. Banyak perangkat desa yang tidak memiliki sistem yang efektif untuk mengakses data secara cepat dan tepat, menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan publik.
8. Penyimpanan Data Secara Manual
   Sebagian besar desa masih mengelola data pertanahan secara manual, yang membuat proses pencarian dan verifikasi informasi menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan.
9. Tidak Ada Standarisasi Proses Administrasi
   Proses administrasi pertanahan di desa tidak distandarisasi, sehingga setiap perangkat desa mengelola data dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dan kesulitan dalam mengintegrasikan data antar desa.
10. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
    Banyak perangkat desa yang belum memiliki pelatihan khusus dalam pengelolaan data pertanahan, yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan tugas dengan efektif dan efisien.

Masalah-masalah ini mengindikasikan perlunya solusi berbasis teknologi seperti SiaPlus untuk mempermudah pengelolaan administrasi pertanahan yang lebih modern dan terintegrasi.